N e w s t i m e blog

Petani Membuat Kincir untuk Menaikkan Air Sungai

Sabtu, 28 Juni 2008 | 03:00 WIB

Kompas/Suprapto / Kompas Images
Setelah berfungsi kembali selama enam bulan untuk menampung air hujan dan mengairi lebih dari 400 hektar sawah, waduk lapangan di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai terganggu puluhan beranjang. Alat tangkap ikan yang terbuat dari bilah bambu dan jaring nilon ini bisa mendangkalkan waduk dan menyebabkan banjir. Waduk sepanjang 3 kilometer, lebar rata-rata 30 meter, dan kedalaman 5 meter itu dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 7 miliar

Purwakarta, Kompas – Petani sawah tadah hujan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, membiarkan tanaman padinya mati karena sumber air kering dan kehabisan modal. Luas area tanaman padi yang puso mencapai puluhan hektar, tersebar di Kecamatan Campaka, Tegalwaru, Pasawahan, Plered, dan Cibatu.

Deden (32), petani di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Jumat (27/6), mengatakan, sumber air terdekat, Sungai Cikolotok, kering sejak tiga pekan lalu. Adapun air di Sungai Ciater menyusut dan tak cukup untuk mengairi sawah di sepanjang daerah aliran sungai yang mencapai puluhan hektar.

Beberapa petani nekat memompa air Sungai Ciater meski jarak ke sawahnya mencapai 500 meter. Sebagian lain membiarkan padinya mati karena tidak punya modal untuk menyedot air.

Sebagian petani di Desa Tegalsari, Tegalwaru, Batutumpang, dan Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, juga membiarkan padinya mati. Sumur bor terdekat tak mencukupi kebutuhan air sawah-sawah di sekitarnya.

Di Kecamatan Campaka sebagian petani juga kehabisan modal untuk membeli bahan bakar dan menyewa pompa air. Demikian tutur Rojak (42), petani di Desa Benteng, Kecamatan Campaka.

Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta menunjukkan, hingga pertengahan Juni luas area padi puso mencapai 48 hektar.

Petani di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terpaksa mencabuti tanaman padi dan menggantinya dengan jagung atau palawija lain, akibat kekeringan dua bulan ini.

Para petani di Desa Penaruban, Kaligondang, biasa menyedot air dari Sungai Klawing. Kini air sungai menyusut, sementara biaya penyedotan naik dua kali lipat. ”Sekali menyedot air perlu Rp 150.000 untuk 100 ubin. Kalau 400 ubin, berarti Rp 600.000. Dari mana uangnya,” kata Dasiman. Oleh karena itu, Dasiman mengganti padi dengan jagung dan kacang-kacangan. Tanaman padinya hanya tinggal sepetak. ”Hasilnya tidak sebesar padi, tetapi daripada tidak ada hasil,” katanya.

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Jabar, Faqih tanaman padi yang mengalami kekeringan sampai akhir Juni mencapai 24.250 hektar dari 89.000 hektar. Adapun lahan yang puso luasnya 1.078 hektar.

Kepala Subdinas Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu Toto Kusmarwanto menyatakan, kekeringan baru 11 persen dari luas tanam sehingga tidak akan memengaruhi penyediaan beras untuk penduduk Indramayu.

Hal sama diutarakan Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jabar Entang Sastraatmadja. Puso di Indramayu belum mengancam pasokan beras Jabar meski tetap diwaspadai.

Kincir air

Untuk mengatasi kekeringan, petani di sekitar obyek wisata Goa Kreo Dusun Talunkacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jateng, akan membuat kincir air untuk menaikkan air sungai ke lahan pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus Arumdiah menyatakan, Waduk Ngemplak di Kabupaten Kudus, Jateng, mulai berfungsi sehingga bisa menampung air di musim hujan serta mengairi lahan lebih dari 400 hektar. (MKN/HAN/THT/NIK/A05/SUP

Sabtu, 28 Juni 2008 | 01:04 WIB

Yogyakarta, Kompas – Pascakenaikan harga bahan bakar minyak, harga pupuk nonsubsidi meningkat lebih dari 100 persen. Hal itu mengakibatkan banyak petani sayur yang semula menggunakan pupuk nonsubsidi beralih ke pupuk subsidi sehingga pupuk bersubsidi makin langka.

Kondisi ini ditemui di beberapa toko pertanian di Yogyakarta, Kamis (26/6). Sementara itu, di Jambi, Jumat, para petani kentang di Kabupaten Kerinci dan Merangin mengeluhkan kelangkaan pupuk di daerah itu.

Suyati, petani sekaligus pedagang pengumpul kentang di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, menyebutkan, pada masa tanam lalu petani bahkan tak dapat memupuk tanaman kentangnya. Akibatnya, hasil panen menurun 20 hingga 25 persen per hektar.

Pemilik toko di Yogyakarta menyebutkan, sejak kenaikan harga pupuk jenis NPK mutiara, KCl, dan KNO, petani sayur lebih banyak beralih ke pupuk organik atau urea yang bersubsidi.

Di Toko Tani Muda, Bambanglipuro, Bantul, misalnya, pupuk NPK mutiara dan KCl yang semula dijual Rp 200.000 per zak isi 50 kilogram kini melonjak hingga Rp 500.000 per zak. Harga pupuk KNO meningkat dari Rp 15.000 per 22 kilogram menjadi Rp 22.500, atau naik 50 persen.

Pupuk bersubsidi yang disalurkan di DIY tahun 2008 mencapai 134.443 ton, sedangkan jumlah kebutuhan pupuk 926.548 ton. Jadi pasokan pupuk bersubsidi hanya memenuhi 14,5 persen total kebutuhan pupuk.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Prabowo Subianto di Bandar Lampung, Lampung, Kamis, mendesak pemerintah mengevaluasi dan mengubah sistem penghitungan kebutuhan pupuk dan distribusi pupuk bersubsidi. (A02/HLN/ita)

Krisis Listrik karena Konsumsi

Wapres: Pemborosan Listrik Akan Ditindak Tegas

Sabtu, 28 Juni 2008 | 01:51 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, krisis listrik yang terjadi sekarang ini semata-mata karena faktor tingginya konsumsi listrik dibandingkan dengan kurangnya pasokan listrik yang diproduksi oleh PT Perusahaan Listrik Negara.

Menurut Wapres, krisis listrik sekarang ini bukan karena kecilnya subsidi pemerintah kepada PLN. ”Ini bukan masalah subsidi. Subsidi itu sudah besar sekali. Akan tetapi, karena permintaan yang terlalu tinggi, padahal penambahan pembangkit, baru selesai tahun depan,” ujar Wapres di Jakarta, Jumat (27/6).

Meningkatnya konsumsi listrik, lanjut Kalla, ternyata lebih cepat dari perkiraan penyelesaian pembangunan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan baku batu bara atau yang lebih dikenal dengan proyek 10.000 MW. Hal tersebut disebabkan terjadinya pemborosan pemakaian daya listrik oleh masyarakat.

Pada saat yang sama, ada kerusakan di beberapa pembangkit listrik yang dimiliki PLN dan terhambatnya pasokan batu bara.

Wapres mengatakan, pemerintah akan mulai keras dan tegas bertindak terhadap pemborosan pemakaian listrik di rumah, perkantoran, dan mal-mal serta hotel. Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian proyek pembangkit listrik 10.000 MW.

”Saya akan panggil PLN agar sepenuhnya menjalankan efisiensi dan mengurangi kenyamanan dari pemborosan listrik. Jadi, ada dua hal yang akan dilakukan. Pertama, meningkatkan efisiensi sebelum proyek listrik 10.000 MW selesai dan mengurangi kenyamanan pelanggan PLN karena yang bisa mengatasi krisis itu adalah proyek listrik 10.000 MW. Padahal, proyek itu baru berfungsi betul pada tahun 2010. Kalau tahun depan, baru tiga pembangkitnya saja yang bisa jalan,” papar Wapres.

Wapres menambahkan, kalau perlu, pemerintah akan memberikan bonus kepada semua kontraktor yang bisa cepat menyelesaikan proyek 10.000 MW sebelum waktunya.

PLN tidak cengeng

Wakil Direktur Utama PT PLN Rudiantara mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan kondisi menyeluruh kelistrikan tahun ini dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

”Dengan kapasitas pembangkit seperti ini dan biaya energi yang jauh di atas perkiraan, defisit akan terus terjadi kalau tidak diambil tindakan. Sekarang kebijakan apa yang akan diambil. PLN tidak cengeng dengan minta-minta subsidi, tapi kalau subsidi tidak ditambah, bagaimana dengan cash flow perusahaan, bagaimana dengan kebijakan energi pemerintah?” kata Rudiantara.

Ia mengatakan, dengan pertumbuhan kelistrikan di atas 5 persen, harga minyak di atas 130 dollar AS per barrel, dan harga batu bara di atas 100 dollar AS per ton, PLN akan mengalami kekurangan. ”Kebijakan tarif ada pada pemerintah sebagai regulator sementara dari sisi ketersediaan energi, PLN tidak diproteksi,” kata Rudiantara.

Dalam kondisi kapasitas pembangkit yang terbatas, menambah jumlah pelanggan bukannya menambah penerimaan PLN, tetapi justru menambah biaya pengeluaran bahan bakar.

Pemantauan Kompas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemutusan arus listrik juga mengganggu aktivitas pelayanan di rumah sakit. Meski ada sumber energi cadangan berupa genset, penanganan terhadap pasien, khususnya pada unit darurat, terganggu. Kerugian nonfinansial pasien lebih tinggi ketimbang kerugian finansial rumah sakit.

Trisno Heru Nugroho, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, mengatakan, mulai April hingga pertengahan Juni tahun ini tercatat sudah delapan kali aliran listrik setempat terhenti. Lama waktu sekali padam mencapai 1 hingga 3,5 jam. Ironisnya, tidak ada pemberitahuan lebih dulu dari PLN kepada rumah sakit sebelum pemutusan arus listrik.

“Tidak ada pemberitahuan kepada kami kalau listrik akan padam. Kalau ada, kan, kami bisa bersiap-siap sebelum pemutusan arus listrik.” ujarnya, Jumat (27/6).

Empat genset berkekuatan 2 megawatt yang dimiliki RS Sardjito harus dinyalakan serentak. Itu pun, kekuatannya tidak bisa menyeluruh dan hanya dimanfaatkan untuk meng-cover sekitar 80 persen area. Genset dipakai untuk menerangi dan menghidupkan peralatan pada unit-unit vital, seperti Intensive Care Unit. Sedang untuk ruang atau lorong yang jarang dilalui terpaksa dibiarkan gelap.

Penggunaan genset juga terkendala biaya bahan bakar solar yang mencapai 600 liter per jam. Dari delapan kali pemadaman, RSUP Dr Sardjito telah menghabiskan sekitar 7.100 liter solar.

“Untuk membeli solar sebanyak itu, dan hanya untuk beberapa jam, kami mengeluarkan Rp 39 juta. Ini sangat memberatkan, mengingat tagihan listrik saja hanya Rp 400 juta per bulan. Tapi, kerugian terbesar justru dari nonfinansial,” ujar Heru.

Ia mencontohkan, banyak pasien dan pengunjung yang protes, terutama saat dilangsungkan operasi atau ketika mereka sedang berada di dalam lift. “Durasi 10-15 detik tidak bisa dibilang sebentar kalau sedang ada operasi. Bayangkan kalau ada operasi kehamilan dan listrik mati mendadak. Bayi-bayi yang baru lahir perlu pemanasan tubuh yang konstan. Ruang gawat darurat juga harus dipasok listrik,” ujarnya.

Di Surabaya, Direktur RSUD M Soewandi Lilian Anggraini mengatakan pemeriksaan kesehatan yang menggunakan peralatan berenergi listrik tidak bisa dilakukan, termasuk alat untuk memonitor jantung.

Pemutusan aliran listrik juga menyulitkan penanganan karena RSUD M Soewandi tidak memiliki genset untuk gedung tempat poliklinik penyakit dalam, jantung, dan paru-paru, dan beberapa ruang rawat inap pasien dewasa.

Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Cissy Kartasasmita memperkirakan pemakaian solar di rumah sakit itu meningkat hingga 30 persen dari pemakaian rata-rata 12.000 liter per bulan. Saat arus listrik putus selama enam jam pada akhir Mei lalu, RSHS membutuhkan solar tambahan hingga 2.000 liter.

>< Di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Kota Semarang, pemutusan arus menyebabkan rumah sakit harus menambah biaya ekstra untuk membeli solar guna menyalakan genset. Selama bulan Juni, RS tersebut mengalami sekitar 15 jam pemutusan arus listrik. “Genset yang kami miliki berdaya 400 kilo volt ampere (kVA). Setiap menyala satu jam, genset membutuhkan sekitar 100 liter solar,” kata Mashadi, Kepala Bagian Rumah Tangga RSI Sultan Agung. (BRO/FUL/WER/PRA/MHF/ A07/A08/A09/OSA/HAR/DOT)

New York, 27 Juni 2008 08:00

Kontrak berjangka minyak utama New York, minyak mentah jenis “light sweet” untuk pengiriman Agustus, melesat naik 5,50 dolar AS menjadi diperdagangkan di posisi tertinggi 140,05 dolar AS per barrel.

Di London, harga minyak mentah jenis “Brent North Sea” untuk pengiriman Agustus melonjak 6,05 dolar AS menjadi 140,38 dolar AS per barrel.

Harga minyak mentah melesar naik di tengah penurunan baru dolar AS, yang membuat harga komoditi dalam denominasi dolar AS menjadi lebih murah untuk para pembeli yang menggunakan mata uang kuat.

Dolar AS kembali melemah terhadap euro, sehari setelah Federal Reserve (Bank Sentral AS) mempertahankan tingkat suku bunga tak berubah.

Para analis Barclays Capital mengatakan tingkat suku bunga di Amerika Serikat kemungkinan masih lebih rendah daripada suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral Eropa (ECB) untuk zona euro, sehingga membuat euro lebih menarik bagi para investor ketimbang mata uang AS.

Presiden Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) yang juga Menteri Energi Aljazair, Chakib Khelil, mengatakan harga minyak mentah dapat mencapai sebuah rekor 170 dolar AS tahun ini, akibat melemahnya mata uang AS dan kerusuhan geopolitik. “Saya perkirakan mungkin harga mencapai 150 hingga 170 dolar AS pada musim panas ini,” kata Khelil, Kamis (26/6), dalam sebuah wawancara dengan France 24.

“Itu (pasar) mungkin akan sedikit turun kemudian pada akhir tahun,” ujar Khelil, seraya menambahkan, melemahnya dolar AS menjadi penyebab utama melonjaknya harga minyak. [EL, Ant]

22-06-08 oleh Empi MUSLION JB’lOç

QUICK COUNT

PILKADA JAWA TENGAH 2008

.

( HASIL SEMENTARA 22 JUNI 2008 )

1. Bambang Sadono – M.Adnan : 22,54 %

2. Agus Soeyitno – Abdul Kholiq : 7,14 %

3. Sukawi – Sudharto : 15,44 %

4. Bibit Waluyo – Rustriningsih : 42,3 %

5. M. Tamzil – Abdul Rozaq : 15,27 %

.

PARTAI PENGGUSUNG

1. Bambang Sadono – M. Adnan : Golkar

2. Agus Soeyitno – Abdul Kholiq : PKB

3. Sukawi – Sudharto : Partai Demokrat dan PKS

4. Bibit Waluyo – Rustriningsih : PDIP

5. M. Tamzil – Abdul Rozaq : PPP dan PAN

.—————————————–

Sumber : Metrotvnews.com/22 Juni 2008 _

—————————————–

Jumlah Pemilih masyarakat Jawa Tengah menurut data pemilihan tetap KPU Jateng : yang terdaftar adalah 25.859.906

Dan Jumlah Penduduk Jawa Tengah 34.721.846 jiwa

Saya dapat kiriman komentar dari teman pangkalan ojek di Semarang :

katanya ;

“Pasangan Bibit Menang karena Wakilnya Rustriningsih lebih mendekati selebritis dari yang lainnya, coba kalo ada Artis yang mencalonkan diri pasti semua pada kalah” katanya.

Benar nggak yaa ? analisisnya ??

Silahkanlah para Sobat mendiskusikannya bersama…..

Monggo, yo wish saya manut waee….

———————————

Sedikit kita ngobrol fenomena Pilkada di Indonesia. Di Jawa Barat dan di Sumut beberapa waktu lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuai sukses, ada yang mengatakan ini adalah kesuksesan kinerja partai yang lebih besar dan mengindikasikan PKS adalah partai yang mengakar ke massa. Ada lagi pendapat yang mengatakan kesuksesan PKS didua Propinsi itu adalah lebih diuntungkan oleh Faktor Figur/Kandidat/Orangnya. Jika di Jabar lebih dominan faktor keterkenalan Artis Dede Yusuf kalau di Sumut memang Faktor Syamsul Arifin yang merakyat dan cukup terkenal gebrakannya di Sumut.

Naah sekarang di Propinsi Jateng, PKS yang bergandeng dengan Partai Demokrat hanya mendapat simpati rakyat sekitar 15,44 persen.

Pertanyaannya :

Fenomena Pilkada di Indonesia saat ini, Faktor dominan apakah yang lebih menentukan ?

FIGUR atau PARTAI ?

Salam

Sebelum Pilpres AS
Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Barack Obama, menyatakan, Senin (16/6), ia berencana mengunjungi Irak dan Afghanistan sebelum pemilihan presiden (pilpres) AS pada November 2008.Obama menyampaikan pernyataan tersebut di Michigan, usai berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Irak, Hoshyar Zebari, yang juga telah bertemu dengan calon presiden AS dari Partai Republik, John McCain, Minggu (15/6).

Obama, tokoh Demokrat yang dikecam McCain karena hanya sekali menginjakkan kaki di Irak itu mengatakan, ia telah mengungkapkan keinginannya kepada Zebari untuk bertemu dengannya di Baghdad.

“Kami akan memberikan pengumuman mengenai hal itu namun seperti yang telah saya katakan, saya tertarik untuk mengunjungi Irak dan Afghanistan sebelum pemilihan umum,” kata Obama.

Obama juga menyatakan keinginannya untuk menarik sebagian besar pasukan tempur AS dari Irak, serta mengalihkan sumber-sumber daya AS ke Afghanistan. [EL, Ant]

Resistensi luas terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyediakan momentum emas bagi para aktor politik non-incumbent untuk mendongkrak popularitas. Betapa tidak, keputusan non-populis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilakukan justru ketika popularitasnya terus merosot. Tingkat kepuasan publik pada kinerja ekonomi pemerintah, menurut banyak survei, paling rendah.

Dua survei nasional terbaru, yang digelar awal Mei lalu, menegaskan lampu kuning bagi masa depan politik SBY. Tingkat keterpilihan SBY kian anjlok. Padahal, survei itu dilakukan pada saat kenaikan harga BBM baru sebatas wacana. Diprediksi, bila pendapat publik dijajaki ketika harga BBM sudah dinaikkan, popularitas SBY makin merosot. Bagi SBY, keputusan itu jadi pertaruhan politik berisiko tinggi, pada saat pemilu tinggal setahun lagi.

Di sisi lain, tingkat popularitas pemimpin alternatif belum ada yang memadai. Negeri ini seakan mengalami kemandulan dalam melahirkan figur alternatif pemimpin nasional. Pilihannya itu-itu lagi. Sejak Oktober 2006, riset Saiful Mujani, Direktur Lembaga Survei Indonesia, mengungkapkan gejala kemacetan sirkulasi kepemimpinan itu.

Setahun kemudian, September 2007, dipertegas oleh survei Denny J.A. dari Lingkaran Survei Indonesia. Mayoritas responden mulai melakukan mental switch mencari pemimpin baru. Tapi figur baru yang mampu memikat publik belum terlihat. Sehingga profesor ilmu politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menyebut Indonesia tersandera oleh situasi anomi politik. Tokoh lama tak diminati, figur baru belum kunjung datang.

Situasi demikian sebenarnya merupakan peluang bagi figur alternatif untuk cerdik mengelola momentum merosotnya popularitas pemerintah pasca-kenaikan harga BBM. Sehingga bisa meneguhkan diri sebagai alternatif pemimpin bagi publik. Ada yang mengisi momentum itu dengan tampil konfrontatif terhadap pemerintah. Misalnya Wiranto, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Sutiyoso, Rizal Ramli, atau Hariman Siregar.

Ada pula yang membentuk opini dan citra publik, tapi dengan mengurangi konfrontasi langsung dengan pemerintahan SBY. Misalnya Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nurwahid, Prabowo Subianto, atau Soetrisno Bachir. Ada pula yang memanfaatkannya dengan mengangkat sentimen kaum muda, seperti iklan-iklannya Adhiyaksa Dault, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan aksi pencalonan presiden Yuddy Chrisnandy, anggota DPR asal Partai Golkar.

Ketua Umum Hanura, Wiranto, bermanuver dengan beriklan di sejumlah media, menunjukkan aksi simpatiknya mengunjungi warga miskin yang tidak mendapat jatah bantuan langsung tunai (BLT). Wiranto juga menebar iklan meminta SBY menepati janji karena dinilai pernah berjanji tak akan menaikkan harga BBM.

PDI Perjuangan, satu-satunya partai yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi, 1 Juni lalu, unjuk kekuatan dengan mengerahkan 125.000-an massa di silang Monas, Jakarta, di depan kantor Presiden SBY. Jalan dari Monas hingga bundaran Hotel Indonesia dibuat merah. Megawati Soekarnoputri, calon presiden dan Ketua Umum PDIP, berorasi di depan massa pendukungnya untuk melontarkan kritik pedas pada pemerintahan SBY.

Mega menuding kebijakan menaikkan harga BBM tidak pro-rakyat. Program BLT dinilai mengajari rakyat jadi pengemis. “Saya tidak setuju pemberian BLT. Itu membuat bangsa kita menjadi bangsa meminta-minta. Rakyat butuh kailnya, bukan ikannya,” ujar Mega. Penolakan PDIP itu di parlemen diwujudkan dalam bentuk penggalangan hak angket.

Calon presiden dan Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga gencar mengkritik kenaikan harga BBM. Belasan spanduk anti-kenaikan harga BBM bergambar wajah Gus Dur dan logo PKB bertebaran di berbagai sudut Jakarta. Gus Dur lebih vulgar mendelegitimasi SBY. Dalam berbagai kesempatan, ia mengatakan tidak menganggap SBY sebagai presiden lagi. Sikap PKB di DPR diteruskan dalam bentuk dukungan hak angket.

Mantan Ketua Umum PAN dan lokomotif reformasi, Amien Rais, juga turun gunung meramaikan momentum seabad Kebangkitan Nasional. Ia melancarkan kritik pedas pengelolaan negara lewat promosi bukunya, Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia. Kenaikan harga BBM dan privatisasi BUMN jadi sasaran tembak.

Amien mendorong munculnya pemimpin muda alternatif transformatif pada Pemilu 2009. Menurut Amien, golongan tua seperti dia sudah saatnya menjadi penasihat dan berada di balik layar. “Sayangnya, sampai sekarang, yang muda-muda kok tidak nongol-nongol. Kalau tidak nongol, yang tua bisa turun lagi,” katanya di Yogyakarta, akhir Mei lalu.

Penerus Amien di PAN, Soetrisno Bachir, belakangan, pada momentum Kebangkitan Nasional, terlihat banyak beriklan di berbagai media cetak dan elektronik, memperkenalkan dirinya pada publik. Meskipun, Rakernas PAN di Surabaya, akhir Mei lalu, belum memutuskan sikap PAN tentang calon presiden.

Upaya promosi kepemimpinan tidak hanya dilakukan partai politik (parpol). Ada pula gerakan non-parpol seperti Komite Bangkit Indonesia (KBI) pimpinan Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian. Menurut juru bicara KBI, Adhie Massardi, salah satu agenda KBI adalah promosi Rizal, yang dalam situsnya digelari “Sang Penerobos”.

“Kami menginginkan Doktor Rizal memelopori perubahan dan pemikirannya diwakafkan bagi semua,” kata Adhie. “Kalau ada partai mau ambil, alhamdulillah.” KBI juga menggalang jaringan dengan gerakan mahasiswa dan pemuda. Akhir April lalu, KBI membuat pertemuan nasional pemuda, mahasiswa, dan aktivis pergerakan di Wisma PKBI, Jakarta Selatan. “Kami jelaskan, mereka yang consern dengan rakyat harus menentang kebijakan BBM yang ngawur ini,” katanya.

Apakah KBI menghendaki SBY turun? “Kami hanya menjelaskan pada masyarakat bahwa langkah pemerintah ini salah, karena menyengsarakan rakyat. Cara mencegahnya, dengan menentangnya. Bahwa akibat penentangan itu pemerintahan jatuh atau tidak, itu bukan urusan kami,” tuturnya.

Rizal Ramli ikut berdemo bersama mahasiswa menentang kenaikan harga BBM. Langkah ini seperti hendak menyindir sinyalemen Kepala BIN sebelumnya bahwa demo mahasiswa ditunggangi mantan menteri. Gerakan mahasiswa memang kerap dipolemikkan independensinya. Itu isyarat masih strategisnya gerakan ini sebagai kelompok penekan.

Bagi Hariman Siregar, aktivis mahasiswa tahun 1970-an, gerakan mahasiswa memiliki spontanitas sendiri. Mereka punya beban sejarah untuk menerobos kemacetan politik. “Indonesia pada saat ini gelap, mahasiswa dan pemudalah yang meneranginya,” kata Hariman. Ia sendiri mencanangkan gerakan cabut mandat SBY sejak awal 2007.

Tampilnya mahasiwa sebagai penyambung aspirasi rakyat itu, menurut Hariman, menunjukkan gagalnya fungsi parpol. Sebab artikulasi dan akomodasi politik adalah tugas partai. “Partai tidak melakukan semua itu. Mereka sibuk mencari uang, mengurus nomor urut caleg, pilkada, dan jual-beli ini-itu,” katanya. “Karena itu, tak ada gunanya tudingan gerakan mahasiswa ditunggangi.”

Tudingan itu menandakan kepanikan setiap pemerintahan atas tekanan mahasiswa. Pemerintahan Megawati dan Gus Dur dulu, ketika digoyang mahasiswa di akhir periode pemerintahannya, juga menudingkan isu penunggangan. Dalam konteks persaingan elite politik, aksi mahasiswa memang cenderung merugikan incumbent dan membuka peluang keuntungan bagi oposisi.

Apa efek manuver para elite tadi bagi popularitas mereka di mata publik? Survei nasional Lembaga Riset Indonesia (LRI) dan Lembaga Survei Nasional (LSN), pertengahan Mei lalu, menunjukkan beberapa catatan menarik. Bahwa gebrakan iklan model Soetrisno Bachir dan Prabowo Subianto berdampak berarti mendongkrak popularitas. Meski, populer tak selalu berarti dipilih.

Versi LSN, Prabowo, lewat iklannya sebagai pemimpin organisasi petani, tidak hanya membuatnya dikenal luas, melainkan juga tingkat keterpilihannya masuk tiga besar pemimpin alternatif, di bawah Sultan dan Hidayat. Sedangkan Soetrisno baru populer, tingkat keterpilihannya masih rendah.

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB non-Gus Dur, juga meraup kenaikan popularitas. Bukan karena iklan, melainkan lantaran kerap diberitakan berkonflik dengan Gus Dur. Popularitas Muhaimin (59%) masih di atas Soetrisno Bachir (54%). “Rupanya, konflik dan iklan sama-sama membuat seseorang jadi populer di mata masyarakat,” ujar Johan Silalahi, Direktur LRI.

Direktur LSN, Umar S. Bakry, memberikan catatan lain. Bahwa figur yang bermanuver dengan menyerang langsung presiden incumbent, seperti Wiranto yang menohok SBY, mengalami penurunan popularitas. Sedangkan yang tidak berkonfrontasi, seperti Sri Sultan, Hidayat Nurwahid, dan Prabowo Subianto, mengalami kenaikan. Umar membandingkan hasil survei pada Mei 2008 dan Januari 2008 (lihat tabel).

Umar mewanti-wanti aktor politik yang memanfaatkan isu kenaikan harga BBM dengan cara konfrontasi. “Itu tidak efektif,” katanya. “Isu BBM itu tidak usah dipolitisasi untuk menurunkan popularitas SBY. Popularitas SBY sudah turun dengan sendirinya.” Umar mengingatkan gaya Wiranto. “Dia mengkritik SBY, tapi popularitasnya ikut turun. Yang tidak masuk isu BBM, seperti Sultan, Hidayat, dan Prabowo, malah naik,” katanya.

Menurut Umar, hal itu terjadi karena tingkat kepercayaan masyarakat pada politisi sangat rendah. “Biar rakyat menilai sendiri. Nggak perlu dipacu dengan dikritik atau diserang,” kata Umar. “Siapa pun yang mencoba memanfaatkan isu BBM untuk mencari simpati publik akan menuai akibatnya sendiri,” katanya.

Ketua PDIP, Tjahjo Kumolo, sependapat bahwa masyarakat tidak bisa hanya disodori kritik menyerang, melainkan juga harus diberi solusi. Karena itu, Tjahjo yakin, kritik yang disampaikan partainya tetap akan diterima masyarakat. “Meski mengkritik BLT, kami juga kasih solusi, misalnya BLT untuk padat karya,” kata Thahjo kepada Bernadetta Febriana dari Gatra.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, tidak khawatir polemik BBM itu akan menamatkan karier SBY. “Reaksi ini tak akan lama. Kami sudah menghitung dan berpengalaman tahun 2005. Semua kritik itu lebih sebagai politisasi karena semua paham, kenaikan harga BBM ini tak bisa dihindarkan,” ujarnya.

Demokrat menyikapi itu tidak dengan langkah politisasi tandingan. “Kami meresponsnya dengan memberi penjelasan kebijakan itu secara rasional dan sabar,” katanya. Tentang rendahnya popularitas SBY, Mubarok mengandaikan situasi itu seperti mengarungi ombak. “Adakalanya turun, dan pada saat menjelang pemilu nanti, saya yakin akan naik,” tuturnya.

Optimisme itu bukan karena manuver politik partainya yang efektif, tapi karena percaya pada kekuatan pesona moral pribadi SBY. “Beliau akhlaknya bersih. Kebijakan itu dilakukan dengan iktikad baik. Pada saatnya, rakyat akan mengerti,” katanya. Mubarok sadar, partainya tidak punya kekuatan kursi parlemen dan dana yang memadai untuk bermanuver.

“Walaupun partai berkuasa, kami tidak diberi akses pada sumber dana. Karena itu, kami percaya pada efek moral pribadi Pak SBY,” kata politisi yang juga ahli tasawuf itu. “Saya yakin, kalau Pak SBY terpilih lagi, gaya kepemimpinannya akan berubah. Kompromi politik tidak terlalu lagi dipertimbangkan.” Sebab, pada saat itu, SBY tak lagi memikirkan mau jadi presiden periode berikutnya.

Asrori S. Karni, Syamsul Hidayat, Basfin Siregar, dan Anthony Djafar
[Nasional, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008]

Oleh Susilo Utomo

BERDASARKAN perhitungan cepat yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Bibit Waluyo-Rustriningsih mendapat 42,40 %, Bambang Adnan 22,98 %, Sukawi-Sudarto 15,33 %, M Tamzil-Rozaq Rais  11,97 % dan juru kunci Agus Soeyitno-Kholiq Arif memperoleh 7,31 %. Kemenangan (sementara) pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pilgub Jateng versi LSI tersebut membalikkan anggapan selama ini. Pertama, di mana calon kepala daerah yang berasal dari militer di berbagai daerah sering mengalami kegagalan, sehingga sering calon yang berasal dari TNI diolok-olok sebagai ’’tank mogok’’.Fenomena kedua, selama ini calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai besar, terutama Partai Golkar dan PDI-P sering kedodoran, karena mesin politiknya sering dianggap tidak berjalan alias macet. Persoalannya, mengapa kedua fenomena tersebut tidak berlaku pada Pilgub Jateng?

 Kepemimpinan Njawani

Alasannya, responden menginginkan kepemimpinan yang ’’ngayomi’’, sehingga keadaan ’’aman tentram’’ dapat terjamin. Responden menginginkan rakyat dapat tenang dalam bekerja, sehingga jagad mitologi Jawa tata tentrem, karta raharja atau aman dan sejahtera. Harapan responden seperti ini dapat terpenuhi jika cagub dari TNI yang terpilih.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sini, karena di Pilgub Jateng ada dua cagub yang berasal dari TNI, yaitu Bibit Waluyo dan Agus Soeyitno.
Mengapa Agus Soeyitno justru menjadi juru kunci? Unggulnya Bibit atas Agus dapat dijelaskan karena Bibit memiliki modal pokok yaitu Rustri.

Ia seorang perempuan bupati, aktivis PDI-P dan dianggap sukses dalam mengelola jalannya pemerintahan atau paling tidak sukses dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya, lewat acara ’’selamat pagi Ibu Bupati’’.

Adanya Rustriningsih ini sebenarnya yang membantu para simpatisan PDI-P dan sudah barang tentu mesin partai tidak mengganggu kinerja mesin politik Bibit-Rustri. Sebaliknya, cagub Agus Soeyitno, di samping mengalami dampak perseteruan elite PKB di tingkat nasional, juga mengalami fragmentasi dukungan pada level ’’grassroots’’, yaitu warga nadliyin.

Warga NU terpecah pada ketiga pasangan, yaitu M Adnan (Bambang -Adnan), M Tamzil (Tamzil-Rozaq Rais), Kholiq Arif (Agus-Kholiq).
Fenomena kedua, responden mayoritas menyukai calon gubernur  yang memiliki tiga ciri keutamaan, yaitu jujur (bahasa jawa; polos), bisa dipercaya, dan rendah hati (tidak keminter).

Dari ketiga ciri keutamaan ini, baik melalui debat publik maupun penampilan, sosok Bibit paling mendekati ketiga ciri tersebut. Dalam debat cagub, misalnya Bibit tampak paling polos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis.
Kalau tidak bisa menjawab, ia berterus terang.

Kemudian, jika dilihat dari track record dia selama berkarier di TNI-AD, sosoknya bisa dipercaya lebih menonjol jika dibandingkan dengan pasangan cagub lain. Artinya, karier Bibit telah teruji dan berhasil mengatasi krisis ketika memimpin Kodam IV/Diponegoro (jatuhnya Soeharto), impeachment Gus Dur, ketika jadi Pangdam Jaya.

Dan yang jelas, dari penampilannya, sosok Bibit merupakan representasi dari wong ndesa, sehingga tidak berlebihan model kampanye Bibit ’’bali ndesa, mbangun desoa’’ memang cocok dengan situasi masyarakat Jateng sekarang ini.
Fenomena ketiga, kurang dekatnya jabatan gubernur dengan pemilih.

Hampir sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa agak jauh ’’ikatan emosional’’ dengan jabatan gubernur jika dibandingkan dengan jabatan bupati/wali kota apalagi kepala desa.

Selama ini, pemilih sudah terbiasa berurusan dengan bupati/wali kota dalam persoalan pembangunan. Urusan sekolah gratis, pelayanan kesehatan, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan sehari telah terbiasa dengan bupati/wali kota.

Berurusan dengan gubernur tampaknya terlalu jauh. Fenomena kurang dekatnya jabatan gubernur ini dapat dilihat pada saat kampanye, di mana para pemilih ’’adem ayem’’, tidak semeriah pada pilkada bupati/wali kota. 

Kondisi adem ayem pemilih di satu pihak, dan ’’meratanya’’ figur  cagub Jateng menyebabkan pendukung/pemilih yang secara kultural mengalami konsistensi. Artinya, ada keterkaitan antara preferensi politik pada Pemilu 2004 dan cagub yang diusung oleh partai politik.

Hal ini berbeda dengan Pilgub Jabar maupun Pilgub Sumatera Utara atau pilkada bupati/wali kota yang telah digelar di Jawa Tengah, di mana figur calon kepala daerah merupakan faktor penentu kemenangan seorang calon. Dan bukan preferensi politik sebagaimana terjadi pada pilgub Jateng ini.

Artinya, kemenangan Bibit-Rustri ada indikasi mulai berperannya preferensi politik/kepartaian dalam kemenangan seorang calon kepala daerah.

Faktor lain untuk menjelaskan kemenangan Bibit-Rustri adalah ’’minimnya politik uang’’.  Selama ini, masyarakat di Jawa Tengah sudah terbiasa melihat peristiwa politik, seperti pilkada baik pilkada bupati maupun pilkada wali kota, dianggap sebagai representasi pemilihan kepala desa (pilkades) dalam jangkauan yang lebih luas.

Pemilih sudah terbiasa menganggap peristiwa politik tersebut sebagai sebuah perhelatan/pesta rakyat. Selama pilkades, pemilih terbiasa dininabobokkan dengan pemberian shodaqoh dari seorang calon, bisa berupa natura (seperti kain sarung untuk pemilih pria dan kain kebaya untuk wanita) maupun yang berujud uang, sebagai pengganti upah bekerja.

Demikian halnya, pada pilkada bupati/wali kota yang selama ini telah berlangsung di Jawa Tengah, di mana pemberian shodaqoh merupakan salah satu faktor kemenangan seorang calon bupati/wali kota.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) FISIP Undip di 12 kabupaten/kota yang menyelenggarakan event pilkada, ternyata ada empat faktor yang memengaruhi terpilihnya seorang  calon kepala daerah.

Keempat faktor tersebut adalah (1) popularitas calon; (2) dana kampanye (compaign finance); (3) network/kuatnya mesin politik; dan (4) kompetitor/pesaing calon.
Popularitas calon diukur dengan indikator dikenal dan disukai. Pemilih cenderung memilih seseorang calon yang dikenal atau paling tidak tahu namanya, baru kemudian disukai.

Faktor popularitas ini, terutama dalam hal disukai oleh pemilih jika sosok calon tersebut memiliki ketiga ciri keutamaan njawani seperti yang disebutkan di atas.
Fenomena populer tapi tak disukai karena dianggap keminter pernah terjadi pada calon presiden Amien Rais pada Pilpres 2004. Hampir semua orang tahu bahwa Amien adalah motor penggerak reformasi, tetapi pemilih tidak menyukainya karena dianggap keminter.

Sebaliknya Bibit Waluyo pada Pilgub Jateng 2008 ini, meskipun ia tidak sepopuler Amien Rais atau mungkin Bambang Sadono, tetapi sosok Bibit mencerminkan orang yang tidak keminter, rendah hati dan polos.

Pada pilkada bupati/wali kota, hampir sebagian besar perilaku memilih masyarakat dipengaruhi oleh politik uang/shodaqoh. Pemilih terutama dari kalangan bawah (grassroots) mengaku menerima shodaqoh dari calon kepala daerah.

Dan bahkan pemilih menganggap pemberian shodaqoh tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Persoalannya, mengapa ’’fenomena shodaqoh’’ tersebut kurang menggejala dalam Pilgub Jateng 2008? Jawabannya, pemilih Pilgub Jateng terlalu besar dan tersebar secara luas di 35 kabupaten/kota, sehingga kemampuan finansial cagub tampaknya kurang memadai untuk mengkover jumlah pemilih yang besar.

Bisa dibayangkan, bila seorang cagub memberi shodaqoh Rp 20.000 kepada tiga juta pemilih, misalnya, maka cagub akan menghabiskan biaya shodaqoh Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah). Besarnya biaya shodaqoh dan luasnya wilayah Jateng menyebabkan kecenderungan perilaku memilih pada Pilgub Jateng 2008 berbeda dengan pilkada bupati/wali kota.

Minimnya, gejala politik uang pada pilgub ini merupakan salah satu faktor penyebab kemenangan Bibit-Rustri dan tidak signifikannya suara yang diperoleh pasangan Sukawi-Sutarip pada Pilgub Jateng. Padahal pasangan itu secara ekonomi paling kuat.

Solidnya mesin politik/network. Pada pilkada bupati/wali kota di Jateng, mesin politik yang paling berperan adalah mesin politik nonpartai, seperti ’’Sukma Center’’ pada saat pemilihan Wali Kota Semarang bulan Juni 2005, Salim Center pada pilkada di Rembang, Hendy center pada pilkada di Kendal, dan di tempat lain. Namun, tampaknya mesin politik nonpartai yang dibentuk oleh kelima pasangan cagub Jateng tidak mempan.

Barangkali mesin politik nonpartai yang paling rapi, terorganisasi dan meniru gaya Amerika adalah Sukawi-Sudharto Center. Di samping gencar memasang iklan di media massa, mesin politik Sukawi juga gencar melalui telpon.
Dengan kemenangan Bibit-Rustri ini, ada inidikasi mesin partai atau paling tidak kekuatan partai ikut memperkuat preferensi pemilih.
Dilihat dari pesaing dalam Pilgub Jateng, tampaknya pasangan Bibit-Rustri ini relatif solid.

Soliditas pasangan ini, dapat dilihat dari kurang terfragmentasinya suara pendukung kultural dari warga nasionalis, yang direpresentasikan oleh PDI-P.
Berbeda dengan warga nahdliyin, mereka terbelah pada ketiga pasangan cagub, yaitu Bambang-Adnan, Tamzil-Rozaq dan Agus-Kholiq.

Dengan demikian, kemenangan Bibit-Rustri pada Pilgub Jateng sekarang ini menyadarkan kembali akan pentingnya soliditas mesin politik kepartaian dan sosok ideal kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. 
Dan yang penting lagi, kemenangan Bibit-Rustri dalam Pilgub Jateng menyadarkan para analis politik untuk menundukkan kepala dan intropeksi. Selamat bekerja Pak Bibit dan Bu Rustri.(60)

- Penulis adalah staf pengajar FISIP Undip Semarang

Salim Said:

Ceko adalah sebuah nama yang tak asing bagi Indonesia. Ia negara penggalan dari Cekoslovakia, negara di Eropa Timur, yang di Indonesia secara ringkas sering disebut Ceko saja. Negara ini pernah menjalin hubungan erat dengan Indonesia pada 1958-1965. Antara lain ditandai dengan perjanjian kebudayaan Indonesia-Ceko yang diteken pada Mei 1958, disusul dengan pengiriman sejumlah mahasiswa Indonesia ke negara Eropa Timur itu. Namun perubahan orientasi politik di Indonesia pada 1966 membuat hubungan karib itu menjadi dingin.Cekoslovakia sendiri mengubah haluannya dari sistem sosialis ke demokrasi sejak 1989. Dan pada 1 Januari 1993, negara ini memecah diri secara damai menjadi Ceko dan Slovakia. Keduanya kembali menjadi dua negara merdeka, seperti format sebelum 1918. Kini Ceko dan Slovakia, sebagaimana beberapa negara Eropa Timur lainnya, sedang memapaki kebangkitan ekonomi.

Yang sekarang memimpin Ceko adalah generasi baru. Hubungan dekat dengan Indonesia adalah sejarah masa lalu. Para elite Ceko kini tak lagi merasa dekat dengan nama Indonesia. “Mereka tahunya Indonesia itu hanya tsunami,” kata Salim Said, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Ceko. Rupanya, musibah tsunami pada akhir 2004, yang menelan korban lebih dari 200.000 jiwa di Aceh, itu bergema sampai ke Ceko.

Tak kenal maka tak sayang. Begitulah yang dirasakan Salim Said –doktor lulusan Universitas Ohio, Amerika Serikat– ketika mulai menduduki kursi duta besar pada akhir 2006. Maka, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Praha memfokuskan diri pada kegiatan pengenalan Indonesia melalui acara-acara kebudayaan. Salim juga memanfaatkan momentum peringatan 50 tahun perjanjian RI-Ceko, Mei ini.

Berikut wawancara wartawan Gatra Bernadetta Febriana, yang pekan lalu berkunjung ke Praha, Ceko, dengan Salim Said, sosok yang selama ini dikenal sebagai dosen serta pengamat film dan politik militer. Wawancara berlangsung di kantornya, di sebuah perbukitan cantik di Praha. Petikannya:

Sebagai duta besar, bagaimana Anda melihat hubungan Indonesia dengan Ceko selama ini?
Hubungan kita tidak ada masalah. Namun telah terjadi perubahan di negeri ini dengan berakhirnya rezim komunis dan dimulainya suatu demokratisasi. Terjadi pergantian elite politik di sini. Muncul elite baru pula di bidang bisnis. Mereka umumnya tidak mengenal Indonesia. Kita harus memperkenalkan kembali Indonesia kepada orang Ceko. Itu tantangannya.

Bagaimana Anda menjawab tantangan itu?
Kita tentu harus tahu, memperkenalkan Indonesia untuk apa. Sekarang ini, prioritas utama di sini adalah meningkatkan volume perdagangan. Nah, dagang itu, kalau orang tidak mengenal kita, kan tidak lancar jual-beli barang dagangannya. Indonesia itu apa? Itu yang kita perkenalkan supaya orang-orang Ceko mengenal produk-produk Indonesia. Dalam rangka itulah, kegiatan kami di bidang kebudayaan kita usahakan semaksimal mungkin.

Hampir tiap bulan kami mengadakan kegiatan kebudayaan. Tidak hanya di Praha, juga di beberapa kota lainnya. Kami berkeliling. Tiap tahun, ada pekan film Indonesia. Tahun ini, misalnya, kami mengadakan pekan film Indonesia pasca-Orde Baru. Kami juga mendatangkan Teater Mandiri dan Putu Wijaya-nya. Kami pun mendatangkan pianis Irawati Soediarso. Itu supaya mereka tahu bahwa Indonesia juga mengapresiasi musik klasik. Kami juga mendatangkan kesenian-kesenian tradisional. Itu terus-menerus.

Jadi, caranya ada dua. Kami datangkan mereka dari Jakarta dengan biaya tidak sedikit. Kedua, kami memanfaatkan rombongan yang sedang menggelar pertunjukan di kawasan Eropa. Misalnya ada rombongan tari yang sedang melakukan pertunjukan di Belanda. Nah, kami kontak mereka supaya mau datang ke Ceko, dengan membiayai perjalanan mereka Belanda-Ceko pp.

Kami juga sepakat bahwa di kawasan Eropa Timur dan Tengah (ETT) ada kerja sama antar-KBRI. Jadi, kalau sedang didatangi rombongan seperti itu, kami menawarkan ke KBRI-KBRI setempat. Dengan demikian, kami punya banyak kegiatan, karena kami berada di sebuah kawasan yang sedang mengalami perubahan drastis.

Kenapa yang dipilih itu paket kebudayaan?
Begini. Bangsa ini kan sangat menghargai kegiatan kultural. Saya mengatakan, orang Barat itu menonton film seperti orang Jawa nonton wayang. Film itu bagian dari budaya mereka. Juga kegiatan-kegiatan kebudayaan lain. Itu bagian dari hidup mereka. Hampir dalam setiap kegiatan kebudayaan kita, ternyata gedung pertunjukannya penuh. Nah, itu kan kesempatan untuk menjelaskan tentang Indonesia kepada orang banyak. Kami memang baru mulai tahun lalu.

Seberapa penting posisi Ceko untuk Indonesia, juga sebaliknya?

Pertama, Ceko untuk Indonesia. Ceko itu anggota Uni Eropa, dan Uni Eropa (UE) itu sangat penting bagi kita. Semua negara bekas Eropa Timur masuk UE. Nah, kalau kita ingin hubungan kita baik-baik saja dengan UE, kita harus mau berhubungan baik dengan negara-negara anggota UE. Di samping itu, kita juga melihat bahwa perekonomian negara-negara bekas komunis sedang bangkit. Banyak potensi di situ yang bisa kita manfaatkan, baik sebagai penanam modal maupun kita yang membawa barang di sini.

Indonesia bagi mereka? Indonesia buat mereka negara penting, sebuah bangsa dengan populasi terbesar keempat di dunia dan negara dengan warga Islam terbanyak di dunia yang sedang mengalami demokratisasi. Kalau berhasil dalam proses demokrasi, kita akan menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi itu tidak bertentangan. Itu yang menarik. Sedangkan di banyak negara, seperti Eropa Barat, mereka menghadapi persoalan itu. Bagaimana mereka merekonsiliasikan antara Islam dan Eropa yang modern.

Di samping itu, potensi ekonomi Indonesia yang belum dieksploitasi untuk menunggu penanam modal. Indonesia adalah pasar yang besar. Ada banyak ruang untuk investor dari luar.

Persoalannya, sekali lagi, apakah mereka kenal Indonesia? Jangan cuma mereka tahunya Indonesia itu tsunami. Itu kan menyedihkan. Saya berharap, kabar Indonesia yang sampai di Ceko adalah kabar yang bagus.

Ketika dilakukan Indonesia Expo di Warsawa, pekan lalu, bagaimana pengusaha di Ceko menyikapi expo itu?
Kita sudah berkampanye di sini agar potential buyers itu datang. Sebelum berangkat, saya dilapori ada 25 potential buyers yang akan datang ke Warsawa. Nah, saya belum mendapat laporan apakah mereka semua betul-betul datang.

Pontential buyers itu di bidang apa saja?
Kebanyakan furnitur. Sayangnya ada keluhan, kualitas yang ada dan dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan yang menjadi contoh. Faktornya mengapa, saya tidak tahu. Saya pernah sampaikan itu ke Jakarta, agar quality control dijaga. Kalau kualitas produk kita jelek, image kita jadi jelek juga.

Pekan ini, ada rombongan parlemen Ceko yang berkunjung ke Indonesia untuk menawarkan pesawat jenis L-159. Bagaimana reaksi Indonesia?
Itu sebenarnya sudah lama. Angkatan Udara (AU) Ceko mengorder pesawat latih jenis L-159. Kemudian, ketika Ceko masuk NATO, pesawat itu tidak masuk standar NATO. Nah, padahal pesawat itu sudah siap pakai dan sudah terparkir. Mereka kemudian menawarkan ke mana-mana. Katanya, sudah ada kontak ke Nigeria. Dengan Spanyol sudah ada pertukaran dengan pesawat CASA.

Indonesia dianggap penting karena TNI-AU suka sekali dengan jenis ini. Mereka sudah mengadakan test flight. Kepala Staf TNI-AU bahkan pernah datang ke Ceko. Yang jadi soal, itu belum masuk bujet tahun ini. Yang saya dengar, masuk APBN 2009 yang realisasinya baru tahun 2010. Mereka agresif sekali menawarkan ini kepada kita. Setiap saya bertemu dengan mereka, ketika mengantar tamu dari DPR, mereka selalu saja bertanya, “Bagaimana Indonesia, jadi tidak beli pesawat kami?” Selalu saya katakan, tampaknya akan jadi, tapi belum sekarang. Namun TNI-AU memang ingin sekali membeli pesawat itu.

Bagaimana dengan kerja sama militer antara Ceko dan Indonesia?
Sebenarnya ada perjanjian pertahanan Indonesia-Ceko, tapi realisasinya belum ada sampai sekarang.

Penyebabnya?
Saya tidak tahu, mungkin karena terbentur masalah dana. Padahal, perjanjian itu ditandatangani pada 20 November 2006. Kalau terealisasi, mungkin akan terjadi pertukaran perwira Ceko di Indonesia dan sebaliknya. Jangan lupa, di masa Orde Lama, banyak perwira kita dididik di sini. Biasanya, kalau kita beli pesawat, kita kirim orang untuk ikut training supaya bisa menguasai pesawat itu. Mungkin, bila kita jadi beli, akan banyak perwira kita yang ke Ceko pada 2010.

Kalau belum bisa direalisasikan, apa yang bisa mempercepat realisasi perjanjian itu?
Mereka sebenarnya sudah rasan-rasan. Ya, saya bilang, Indonesia sedang konsolidasi, kami kan ada parlemen yang kuat, kami ada pengaturan bujet. Sebenarnya Pemerintah Brasil juga menawarkan pesawat sejenis. Tapi, kalau saya lihat, pihak Indonesia lebih condong ke L-159 buatan Ceko ini.

[Nasional, Gatra Nomor 30 Beredar Kamis, 5 Juni 2008]

“Pada waktunya saya yang akan bubarkan FPI,” kata KH Abdurrahman Wahid dengan nada geram. FPI yang dimaksud Gus Dur –panggilan akrab KH Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI– tak lain adalah Front Pembela Islam (FPI). Inilah organisasi massa yang dipimpin Rizieq Shihab yang Minggu, 1 Juni lalu, terlibat insiden dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Selain jengah menyaksikan insiden berdarah itu, Gus Dur juga kesal melihat pemerintah tidak cukup sigap menangani perkara anarki yang terjadi berulang kali seperti itu. Karena itu, Gus Dur berhasrat membubarkan FPI, organisasi massa (ormas) yang berdiri pada 17 Agustus 1998. Tahun 2006, Gus Dur juga menyampaikan niat yang sama.

Nah, pernyataan Gus Dur kali ini rupanya memiliki daya bakar berlebih. Sejumlah kelompok, yang sejauh ini geram atas ulah FPI, serta-merta menyampaikan tuntutan yang sama. Motornya adalah organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Garda Bangsa ada di urutan depan. Belakangan, organisasi independen yang terafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) pro-Gus Dur dan kelompok yang merasa tidak nyaman oleh aktivitas FPI pun menyuarakan tuntutan yang sama: bubarkan FPI!

Mereka menilai aksi FPI sejauh ini lebih mengedepankan kekerasan. Dengan alasan menegakkan amar makruf nahi mungkar, massa FPI yang mengenakan simbol agama kerap melakukan penutupan kelab malam atau tempat-tempat yang diduga sebagai tempat maksiat. Mereka juga kerap menghadang atau membubarkan aksi atau aktivitas kelompok lain yang dianggap mencederai atau melecehkan Islam. Dalam melaksanakan aksinya itu, massa FPI cenderung emosional dan mengedepankan kekerasan.

Aksi-aksi bernuansa fisik itulah yang membuat cap garis keras melekat di tubuh FPI. Bahkan Prof. Syafii Maarif sampai menyematkan istilah “preman berjubah” pada kelompok-kelompok yang melakukan aksi main hakim sendiri dengan memakai simbol agama semacam FPI.

Dalam catatan Gatra, pada 2006, FPI pernah terlibat konflik dengan warga NU pro-Gus Dur. Pemicunya adalah pengusiran yang dilakukan FPI kepada Gus Dur yang hadir dalam diskusi di Purwakarta, Jawa Barat, 23 Mei 2006. Akibatnya, para pendukung Gus Dur di Jakarta dan Jawa Timur bereaksi.

Garda Bangsa, organ militan PKB, sempat bersitegang hendak menyerang markas FPI. Bentrok antar-organisasi kaum santri itu akhirnya dapat dicegah setelah Gus Dur melakukan klarifikasi bahwa dia tidak diusir. Disebutkan, dalam diskusi itu, Ketua FPI Purwakarta, Asep Hamdani, hanya memprotes Gus Dur yang dinilai sering memfitnah FPI.

Pada saat ketegangan di antara dua kubu merebak, pemerintah kebetulan sedang mengkaji formula untuk menindak tegas ormas yang anarkis. Menko Polhukam, Widodo AS, menyatakan bahwa pemerintah akan membekukan ormas yang melakukan tindakan anarkis, melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat. “Bila sudah dibekukan tapi pengurus dan anggotanya masih tetap saja melakukan tindakan anarkis, pemerintah bisa membubarkannya,” kata Widodo AS ketika itu.

Namun, belakangan, menurut Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Sudarsono, pada saat itu pemerintah memilih jalur persuasif. Pemerintah hanya menetapkan bahwa semua ormas harus mendaftarkan diri lewat Depdagri. “Kami persuasif kepada semua organisasi masa, termasuk FPI, Hisbut Tahrir, dan lainnya,” kata Sudarsono. Harapannya, ada interaksi antara pemerintah dan ormas untuk memperkuat pilar kebangsaan.

Sayang, harapan itu hingga saat ini belum terwujud. Gesekan di antara kedua kubu terulang usai insiden Monas, 1 Juni lalu. Dari pantauan Gatra, aksi menuntut pembubaran FPI kali ini lebih meluas. Tak hanya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, aksi juga meluas hingga ke Kalimantan Barat dan Kaliman Timur serta beberapa wilayah lainnya.

Tuntutan masyarakat untuk membubarkan FPI itu ditanggapi beragam oleh FPI di berbagai daerah. Di Jember, Jawa Timur, usai berdialog dengan massa dari GP Ansor dan PKB Jember, FPI Jember di bawah pimpinan Habib Abubakar menyatakan pembubaran diri. Uniknya, selang tiga hari setelahnya, FPI Jember berdiri lagi. Kali ini, tongkat komando dipegang KH Mukmin Mahali. “Saya menggantikan Habib Abubakar sebagai Ketua FPI Jember,” kata Mukmin.

Yang menarik, dalam deklarasi itu hadir perwakilan dari GP Ansor, Abdul Hayyi. Padahal, GP Ansor justru getol menuntut pembubaran FPI. Selain itu, deklarasi FPI Jember itu juga dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin, yang notabene NU. Bahkan KH Mukmin Mahali adalah tokoh NU Jember. Baginya, baik FPI maupun NU sama-sama beraliran ahlussunnah wal-jamaah. “FPI dan Ansor itu tidak ada masalah, sebab misi NU dan FPI di wilayah saya sama-sama menegakkan amar ma’ruf nahi munkar,” tuturnya.

Hal serupa juga dikemukakan perwakilan GP Ansor Abdul Hayyi. Ia mengatakan Ansor tidak punya permusuhan dengan FPI Jember. Bahkan GP Ansor Pusat tidak pernah menginstruksikan untuk menyerang FPI. “Untuk konflik FPI dan AKKBB, sebaiknya daerah tak terlibat, dan percayakan penyelesaiannya pada proses hukum,” kata Hayyi.

Berbeda dengan Jember, ormas FPI di daerah-daerah lain mengambil cara tegas menolak pembubaran. FPI Lamongan, misalnya, malah menggelar apel siaga yang dihadiri 200 anggota FPI Lamongan di Desa Blimbing dalam menghadapi tuntutan pembubaran. “Pembubaran FPI hanya bisa melalui musyawarah nasional. Kalau dibubarkan paksa, jelas kami tak mau,” kata Anshori, Ketua FPI Lamongan.

Sikap serupa diambil FPI Bandung. Menurut Ketua FPI Cabang Kota Bandung, KH Syaeful Abdullah, sejak didirikan pada 7 Agustus 2005, FPI Bandung selalu melakukan kegiatan untuk menegakkan kebenaran dan membenahi moral. “Kami ada karena di Bandung terlalu banyak kemaksiatan,” kata Abdullah. Toh, menurut Abdullah, dalam aksinya, FPI Bandung tak pernah memakai cara kekerasan. “Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tuturnya kepada Sulhan Syafi’i dari Gatra.

Hingga kini, FPI Kota Bandung masih menjalankan kegiatannya. Bahkan usai Jumatan, 6 Juni lalu, mereka melakukan pengajian di Sekretariat FPI Kota Bandung di Masjid Al-Hidayah, Pasteur. Pada saat ini, FPI Kota Bandung memang memilih lebih banyak melakukan kegiatan internal untuk menjaga suasana tetap kondusif.

Di luar Jawa, para aktivis FPI juga tegas menolak pembubaran. Ketua FPI Sumatera Selatan, Ahmad Umar Thoyib, malah mengancam siapa pun yang berniat membubarkan FPI akan berhadapan dengan laskar-laskar FPI. Ia meminta pemerintah bersikap arif menghadapi persoalan yang terjadi sekarang ini. “Kami ini lembaga resmi,” kata Umar Thoyib kepada Noverta Salyadi dari Gatra.

Di Kalimantan Barat, FPI punya alasan tersendiri menolak pembubaran. Latar belakang pembentukan FPI di Kalimantan Barat pada Agustus 2000 adalah terjadinya konflik etnis di Kalimantan Barat antara suku Melayu dan Madura. Menurut Syarif Yusuf Alkadrie, mantan Ketua FPI Kalimantan Barat, FPI dibentuk untuk menyatukan suku-suku yang berkonflik. “Mereka sama-sama Islam, dan kami ingin menyatukan gerakan umat Islam dalam satu wadah,” ujar Syarif.

Selain itu, di Kalimamtan Barat, antara warga NU dan FPI tidak pernah terlibat konflik. “Dengan pengurus Ansor, PKB, NU, kami sering ketemu dan berbicara. Peristiwa di Monas tidak ada pengaruhnya di Kalimantan Barat,” tuturnya. Kalaupun ada tuntutan agar FPI bubar, kata Syarif, itu datang dari orang-orang NU dan PKB yang pro-Gus Dur. Syarif sendiri adalah Ketua Wilayah DPW PKB Kalimantan Barat versi Muhaimin Iskandar. Ia setuju imbauan KH Hasyim Muzadi agar warga NU tak terseret konflik horizontal.

Ketua FPI Kalimantan Timur, Habib Muhammad Assegaf, menuding konflik antara FPI dan GP Ansor belakangan ini dibuat pihak-pihak yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari isu surat keputusan bersama pembekuan Ahmadiyah. Karena itu, kata Assegaf, FPI Kalimantan Timur tak akan bubar. Sikap ini memang menyisakan ketegangan, karena GP Ansor Balikpapan tetap ngotot agar FPI bubar. Mereka bahkan terus memantau beberapa tokoh FPI yang berdomisili di Balikpapan.

Sikap keras GP Ansor itu, menurut salah satu aktivisnya, Mus Erani, terjadi karena sejarah panjang konflik antara FPI dan Ansor. Sejak awal, Ansor menolak kehadiran FPI di Balikpapan. Akibatnya, sempat terjadi aksi penculikan terhadap Mus Erani oleh sekelompok orang. Mus mengaku dibawa ke Pantai Lamaru. Di sana, menurut Mus, ia diinterogasi terkait sikap Ansor yang menolak FPI. Dan karena sikap keras Ansor itulah, FPI Balikpapan tak jadi berdiri.

Meski aksi menuntut pembubaran FPI meluas, di beberapa wilayah tertentu ada juga pihak yang justru membela FPI. Di Padang, ormas Islam seperti Dewan Masjid Indonesia, Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Mujahidin, dan MUI Sumatera Barat mendeklarasikan dukungan pada FPI dan menolak pembubaran FPI.

Alasannya, kata Buya H. Rusdi, Ketua DDII Sumatera Barat, di balik permohonan pembubaran FPI ada kepentingan kaum sekuler-liberal yang selama ini kerap menentang penerapan syariat Islam. “Mereka selalu menentang Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi, juga penerapan perda syariah,” kata H. Rusdi kepada wartawan Gatra Fachrul Rasyid HF.

Dukungan serupa terjadi di Madura. Puluhan ulama se-Kabupaten Pamekasan, yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura, justru menolak pembubaran FPI. Alasannya, keberadaan FPI telah mengawal syariat Islam, misalnya ikut memberantas perjudian, prostitusi, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya.

“Yang anarkis itu oknum FPI dan AKKBB. Silakan mereka diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata KH Masduki Muntaha, juru bicara ulama, usai pertemuan di Sekretariat Bassra dan FMU. “Logikanya, apakah jika ada salah satu aparat yang melakukan kejahatan maka korps tersebut harus dibubarkan?” tuturnya.

Menanggapi maraknya aksi menuntut pembubaran dan mendukung FPI itu, pemerintah melalui Depdagri sejauh ini masih memakai format persuasif seperti pada 2006. Menurut Sudarsono, Depdagri sudah melayangkan teguran, baik kepada FPI maupun AKKBB. “AKKBB ditegur karena belum mendaftar ke Depdagri,” kata Sudarsono.

Sedangkan untuk FPI, pemerintah akan meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA). Permohonan pendapat hukum itu akan dilampirkan bersama berkas-berkas pemeriksaan polisi. “Setelah itu, baru terserah MA, apakah mau pembekuan pengurus atau pembekuan organisasi,” ujar Sudarsono. Kini bola beralih ke tangan MA. Kita tunggu saja apa jadinya.