jump to navigation

Sesama Santri Kok Bentrok Juni 19, 2008

Posted by dani chan in Uncategorized.
trackback

“Pada waktunya saya yang akan bubarkan FPI,” kata KH Abdurrahman Wahid dengan nada geram. FPI yang dimaksud Gus Dur –panggilan akrab KH Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI– tak lain adalah Front Pembela Islam (FPI). Inilah organisasi massa yang dipimpin Rizieq Shihab yang Minggu, 1 Juni lalu, terlibat insiden dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Selain jengah menyaksikan insiden berdarah itu, Gus Dur juga kesal melihat pemerintah tidak cukup sigap menangani perkara anarki yang terjadi berulang kali seperti itu. Karena itu, Gus Dur berhasrat membubarkan FPI, organisasi massa (ormas) yang berdiri pada 17 Agustus 1998. Tahun 2006, Gus Dur juga menyampaikan niat yang sama.

Nah, pernyataan Gus Dur kali ini rupanya memiliki daya bakar berlebih. Sejumlah kelompok, yang sejauh ini geram atas ulah FPI, serta-merta menyampaikan tuntutan yang sama. Motornya adalah organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Garda Bangsa ada di urutan depan. Belakangan, organisasi independen yang terafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) pro-Gus Dur dan kelompok yang merasa tidak nyaman oleh aktivitas FPI pun menyuarakan tuntutan yang sama: bubarkan FPI!

Mereka menilai aksi FPI sejauh ini lebih mengedepankan kekerasan. Dengan alasan menegakkan amar makruf nahi mungkar, massa FPI yang mengenakan simbol agama kerap melakukan penutupan kelab malam atau tempat-tempat yang diduga sebagai tempat maksiat. Mereka juga kerap menghadang atau membubarkan aksi atau aktivitas kelompok lain yang dianggap mencederai atau melecehkan Islam. Dalam melaksanakan aksinya itu, massa FPI cenderung emosional dan mengedepankan kekerasan.

Aksi-aksi bernuansa fisik itulah yang membuat cap garis keras melekat di tubuh FPI. Bahkan Prof. Syafii Maarif sampai menyematkan istilah “preman berjubah” pada kelompok-kelompok yang melakukan aksi main hakim sendiri dengan memakai simbol agama semacam FPI.

Dalam catatan Gatra, pada 2006, FPI pernah terlibat konflik dengan warga NU pro-Gus Dur. Pemicunya adalah pengusiran yang dilakukan FPI kepada Gus Dur yang hadir dalam diskusi di Purwakarta, Jawa Barat, 23 Mei 2006. Akibatnya, para pendukung Gus Dur di Jakarta dan Jawa Timur bereaksi.

Garda Bangsa, organ militan PKB, sempat bersitegang hendak menyerang markas FPI. Bentrok antar-organisasi kaum santri itu akhirnya dapat dicegah setelah Gus Dur melakukan klarifikasi bahwa dia tidak diusir. Disebutkan, dalam diskusi itu, Ketua FPI Purwakarta, Asep Hamdani, hanya memprotes Gus Dur yang dinilai sering memfitnah FPI.

Pada saat ketegangan di antara dua kubu merebak, pemerintah kebetulan sedang mengkaji formula untuk menindak tegas ormas yang anarkis. Menko Polhukam, Widodo AS, menyatakan bahwa pemerintah akan membekukan ormas yang melakukan tindakan anarkis, melanggar keamanan dan ketertiban masyarakat. “Bila sudah dibekukan tapi pengurus dan anggotanya masih tetap saja melakukan tindakan anarkis, pemerintah bisa membubarkannya,” kata Widodo AS ketika itu.

Namun, belakangan, menurut Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Sudarsono, pada saat itu pemerintah memilih jalur persuasif. Pemerintah hanya menetapkan bahwa semua ormas harus mendaftarkan diri lewat Depdagri. “Kami persuasif kepada semua organisasi masa, termasuk FPI, Hisbut Tahrir, dan lainnya,” kata Sudarsono. Harapannya, ada interaksi antara pemerintah dan ormas untuk memperkuat pilar kebangsaan.

Sayang, harapan itu hingga saat ini belum terwujud. Gesekan di antara kedua kubu terulang usai insiden Monas, 1 Juni lalu. Dari pantauan Gatra, aksi menuntut pembubaran FPI kali ini lebih meluas. Tak hanya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, aksi juga meluas hingga ke Kalimantan Barat dan Kaliman Timur serta beberapa wilayah lainnya.

Tuntutan masyarakat untuk membubarkan FPI itu ditanggapi beragam oleh FPI di berbagai daerah. Di Jember, Jawa Timur, usai berdialog dengan massa dari GP Ansor dan PKB Jember, FPI Jember di bawah pimpinan Habib Abubakar menyatakan pembubaran diri. Uniknya, selang tiga hari setelahnya, FPI Jember berdiri lagi. Kali ini, tongkat komando dipegang KH Mukmin Mahali. “Saya menggantikan Habib Abubakar sebagai Ketua FPI Jember,” kata Mukmin.

Yang menarik, dalam deklarasi itu hadir perwakilan dari GP Ansor, Abdul Hayyi. Padahal, GP Ansor justru getol menuntut pembubaran FPI. Selain itu, deklarasi FPI Jember itu juga dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Mukmin, yang notabene NU. Bahkan KH Mukmin Mahali adalah tokoh NU Jember. Baginya, baik FPI maupun NU sama-sama beraliran ahlussunnah wal-jamaah. “FPI dan Ansor itu tidak ada masalah, sebab misi NU dan FPI di wilayah saya sama-sama menegakkan amar ma’ruf nahi munkar,” tuturnya.

Hal serupa juga dikemukakan perwakilan GP Ansor Abdul Hayyi. Ia mengatakan Ansor tidak punya permusuhan dengan FPI Jember. Bahkan GP Ansor Pusat tidak pernah menginstruksikan untuk menyerang FPI. “Untuk konflik FPI dan AKKBB, sebaiknya daerah tak terlibat, dan percayakan penyelesaiannya pada proses hukum,” kata Hayyi.

Berbeda dengan Jember, ormas FPI di daerah-daerah lain mengambil cara tegas menolak pembubaran. FPI Lamongan, misalnya, malah menggelar apel siaga yang dihadiri 200 anggota FPI Lamongan di Desa Blimbing dalam menghadapi tuntutan pembubaran. “Pembubaran FPI hanya bisa melalui musyawarah nasional. Kalau dibubarkan paksa, jelas kami tak mau,” kata Anshori, Ketua FPI Lamongan.

Sikap serupa diambil FPI Bandung. Menurut Ketua FPI Cabang Kota Bandung, KH Syaeful Abdullah, sejak didirikan pada 7 Agustus 2005, FPI Bandung selalu melakukan kegiatan untuk menegakkan kebenaran dan membenahi moral. “Kami ada karena di Bandung terlalu banyak kemaksiatan,” kata Abdullah. Toh, menurut Abdullah, dalam aksinya, FPI Bandung tak pernah memakai cara kekerasan. “Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tuturnya kepada Sulhan Syafi’i dari Gatra.

Hingga kini, FPI Kota Bandung masih menjalankan kegiatannya. Bahkan usai Jumatan, 6 Juni lalu, mereka melakukan pengajian di Sekretariat FPI Kota Bandung di Masjid Al-Hidayah, Pasteur. Pada saat ini, FPI Kota Bandung memang memilih lebih banyak melakukan kegiatan internal untuk menjaga suasana tetap kondusif.

Di luar Jawa, para aktivis FPI juga tegas menolak pembubaran. Ketua FPI Sumatera Selatan, Ahmad Umar Thoyib, malah mengancam siapa pun yang berniat membubarkan FPI akan berhadapan dengan laskar-laskar FPI. Ia meminta pemerintah bersikap arif menghadapi persoalan yang terjadi sekarang ini. “Kami ini lembaga resmi,” kata Umar Thoyib kepada Noverta Salyadi dari Gatra.

Di Kalimantan Barat, FPI punya alasan tersendiri menolak pembubaran. Latar belakang pembentukan FPI di Kalimantan Barat pada Agustus 2000 adalah terjadinya konflik etnis di Kalimantan Barat antara suku Melayu dan Madura. Menurut Syarif Yusuf Alkadrie, mantan Ketua FPI Kalimantan Barat, FPI dibentuk untuk menyatukan suku-suku yang berkonflik. “Mereka sama-sama Islam, dan kami ingin menyatukan gerakan umat Islam dalam satu wadah,” ujar Syarif.

Selain itu, di Kalimamtan Barat, antara warga NU dan FPI tidak pernah terlibat konflik. “Dengan pengurus Ansor, PKB, NU, kami sering ketemu dan berbicara. Peristiwa di Monas tidak ada pengaruhnya di Kalimantan Barat,” tuturnya. Kalaupun ada tuntutan agar FPI bubar, kata Syarif, itu datang dari orang-orang NU dan PKB yang pro-Gus Dur. Syarif sendiri adalah Ketua Wilayah DPW PKB Kalimantan Barat versi Muhaimin Iskandar. Ia setuju imbauan KH Hasyim Muzadi agar warga NU tak terseret konflik horizontal.

Ketua FPI Kalimantan Timur, Habib Muhammad Assegaf, menuding konflik antara FPI dan GP Ansor belakangan ini dibuat pihak-pihak yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari isu surat keputusan bersama pembekuan Ahmadiyah. Karena itu, kata Assegaf, FPI Kalimantan Timur tak akan bubar. Sikap ini memang menyisakan ketegangan, karena GP Ansor Balikpapan tetap ngotot agar FPI bubar. Mereka bahkan terus memantau beberapa tokoh FPI yang berdomisili di Balikpapan.

Sikap keras GP Ansor itu, menurut salah satu aktivisnya, Mus Erani, terjadi karena sejarah panjang konflik antara FPI dan Ansor. Sejak awal, Ansor menolak kehadiran FPI di Balikpapan. Akibatnya, sempat terjadi aksi penculikan terhadap Mus Erani oleh sekelompok orang. Mus mengaku dibawa ke Pantai Lamaru. Di sana, menurut Mus, ia diinterogasi terkait sikap Ansor yang menolak FPI. Dan karena sikap keras Ansor itulah, FPI Balikpapan tak jadi berdiri.

Meski aksi menuntut pembubaran FPI meluas, di beberapa wilayah tertentu ada juga pihak yang justru membela FPI. Di Padang, ormas Islam seperti Dewan Masjid Indonesia, Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Mujahidin, dan MUI Sumatera Barat mendeklarasikan dukungan pada FPI dan menolak pembubaran FPI.

Alasannya, kata Buya H. Rusdi, Ketua DDII Sumatera Barat, di balik permohonan pembubaran FPI ada kepentingan kaum sekuler-liberal yang selama ini kerap menentang penerapan syariat Islam. “Mereka selalu menentang Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi, juga penerapan perda syariah,” kata H. Rusdi kepada wartawan Gatra Fachrul Rasyid HF.

Dukungan serupa terjadi di Madura. Puluhan ulama se-Kabupaten Pamekasan, yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) dan Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura, justru menolak pembubaran FPI. Alasannya, keberadaan FPI telah mengawal syariat Islam, misalnya ikut memberantas perjudian, prostitusi, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya.

“Yang anarkis itu oknum FPI dan AKKBB. Silakan mereka diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata KH Masduki Muntaha, juru bicara ulama, usai pertemuan di Sekretariat Bassra dan FMU. “Logikanya, apakah jika ada salah satu aparat yang melakukan kejahatan maka korps tersebut harus dibubarkan?” tuturnya.

Menanggapi maraknya aksi menuntut pembubaran dan mendukung FPI itu, pemerintah melalui Depdagri sejauh ini masih memakai format persuasif seperti pada 2006. Menurut Sudarsono, Depdagri sudah melayangkan teguran, baik kepada FPI maupun AKKBB. “AKKBB ditegur karena belum mendaftar ke Depdagri,” kata Sudarsono.

Sedangkan untuk FPI, pemerintah akan meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA). Permohonan pendapat hukum itu akan dilampirkan bersama berkas-berkas pemeriksaan polisi. “Setelah itu, baru terserah MA, apakah mau pembekuan pengurus atau pembekuan organisasi,” ujar Sudarsono. Kini bola beralih ke tangan MA. Kita tunggu saja apa jadinya.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: