jump to navigation

Momentum Uji Kondang Pemimpin Baru Juni 23, 2008

Posted by dani chan in Uncategorized.
trackback

Resistensi luas terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyediakan momentum emas bagi para aktor politik non-incumbent untuk mendongkrak popularitas. Betapa tidak, keputusan non-populis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilakukan justru ketika popularitasnya terus merosot. Tingkat kepuasan publik pada kinerja ekonomi pemerintah, menurut banyak survei, paling rendah.

Dua survei nasional terbaru, yang digelar awal Mei lalu, menegaskan lampu kuning bagi masa depan politik SBY. Tingkat keterpilihan SBY kian anjlok. Padahal, survei itu dilakukan pada saat kenaikan harga BBM baru sebatas wacana. Diprediksi, bila pendapat publik dijajaki ketika harga BBM sudah dinaikkan, popularitas SBY makin merosot. Bagi SBY, keputusan itu jadi pertaruhan politik berisiko tinggi, pada saat pemilu tinggal setahun lagi.

Di sisi lain, tingkat popularitas pemimpin alternatif belum ada yang memadai. Negeri ini seakan mengalami kemandulan dalam melahirkan figur alternatif pemimpin nasional. Pilihannya itu-itu lagi. Sejak Oktober 2006, riset Saiful Mujani, Direktur Lembaga Survei Indonesia, mengungkapkan gejala kemacetan sirkulasi kepemimpinan itu.

Setahun kemudian, September 2007, dipertegas oleh survei Denny J.A. dari Lingkaran Survei Indonesia. Mayoritas responden mulai melakukan mental switch mencari pemimpin baru. Tapi figur baru yang mampu memikat publik belum terlihat. Sehingga profesor ilmu politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menyebut Indonesia tersandera oleh situasi anomi politik. Tokoh lama tak diminati, figur baru belum kunjung datang.

Situasi demikian sebenarnya merupakan peluang bagi figur alternatif untuk cerdik mengelola momentum merosotnya popularitas pemerintah pasca-kenaikan harga BBM. Sehingga bisa meneguhkan diri sebagai alternatif pemimpin bagi publik. Ada yang mengisi momentum itu dengan tampil konfrontatif terhadap pemerintah. Misalnya Wiranto, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Sutiyoso, Rizal Ramli, atau Hariman Siregar.

Ada pula yang membentuk opini dan citra publik, tapi dengan mengurangi konfrontasi langsung dengan pemerintahan SBY. Misalnya Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nurwahid, Prabowo Subianto, atau Soetrisno Bachir. Ada pula yang memanfaatkannya dengan mengangkat sentimen kaum muda, seperti iklan-iklannya Adhiyaksa Dault, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan aksi pencalonan presiden Yuddy Chrisnandy, anggota DPR asal Partai Golkar.

Ketua Umum Hanura, Wiranto, bermanuver dengan beriklan di sejumlah media, menunjukkan aksi simpatiknya mengunjungi warga miskin yang tidak mendapat jatah bantuan langsung tunai (BLT). Wiranto juga menebar iklan meminta SBY menepati janji karena dinilai pernah berjanji tak akan menaikkan harga BBM.

PDI Perjuangan, satu-satunya partai yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi, 1 Juni lalu, unjuk kekuatan dengan mengerahkan 125.000-an massa di silang Monas, Jakarta, di depan kantor Presiden SBY. Jalan dari Monas hingga bundaran Hotel Indonesia dibuat merah. Megawati Soekarnoputri, calon presiden dan Ketua Umum PDIP, berorasi di depan massa pendukungnya untuk melontarkan kritik pedas pada pemerintahan SBY.

Mega menuding kebijakan menaikkan harga BBM tidak pro-rakyat. Program BLT dinilai mengajari rakyat jadi pengemis. “Saya tidak setuju pemberian BLT. Itu membuat bangsa kita menjadi bangsa meminta-minta. Rakyat butuh kailnya, bukan ikannya,” ujar Mega. Penolakan PDIP itu di parlemen diwujudkan dalam bentuk penggalangan hak angket.

Calon presiden dan Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga gencar mengkritik kenaikan harga BBM. Belasan spanduk anti-kenaikan harga BBM bergambar wajah Gus Dur dan logo PKB bertebaran di berbagai sudut Jakarta. Gus Dur lebih vulgar mendelegitimasi SBY. Dalam berbagai kesempatan, ia mengatakan tidak menganggap SBY sebagai presiden lagi. Sikap PKB di DPR diteruskan dalam bentuk dukungan hak angket.

Mantan Ketua Umum PAN dan lokomotif reformasi, Amien Rais, juga turun gunung meramaikan momentum seabad Kebangkitan Nasional. Ia melancarkan kritik pedas pengelolaan negara lewat promosi bukunya, Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia. Kenaikan harga BBM dan privatisasi BUMN jadi sasaran tembak.

Amien mendorong munculnya pemimpin muda alternatif transformatif pada Pemilu 2009. Menurut Amien, golongan tua seperti dia sudah saatnya menjadi penasihat dan berada di balik layar. “Sayangnya, sampai sekarang, yang muda-muda kok tidak nongol-nongol. Kalau tidak nongol, yang tua bisa turun lagi,” katanya di Yogyakarta, akhir Mei lalu.

Penerus Amien di PAN, Soetrisno Bachir, belakangan, pada momentum Kebangkitan Nasional, terlihat banyak beriklan di berbagai media cetak dan elektronik, memperkenalkan dirinya pada publik. Meskipun, Rakernas PAN di Surabaya, akhir Mei lalu, belum memutuskan sikap PAN tentang calon presiden.

Upaya promosi kepemimpinan tidak hanya dilakukan partai politik (parpol). Ada pula gerakan non-parpol seperti Komite Bangkit Indonesia (KBI) pimpinan Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian. Menurut juru bicara KBI, Adhie Massardi, salah satu agenda KBI adalah promosi Rizal, yang dalam situsnya digelari “Sang Penerobos”.

“Kami menginginkan Doktor Rizal memelopori perubahan dan pemikirannya diwakafkan bagi semua,” kata Adhie. “Kalau ada partai mau ambil, alhamdulillah.” KBI juga menggalang jaringan dengan gerakan mahasiswa dan pemuda. Akhir April lalu, KBI membuat pertemuan nasional pemuda, mahasiswa, dan aktivis pergerakan di Wisma PKBI, Jakarta Selatan. “Kami jelaskan, mereka yang consern dengan rakyat harus menentang kebijakan BBM yang ngawur ini,” katanya.

Apakah KBI menghendaki SBY turun? “Kami hanya menjelaskan pada masyarakat bahwa langkah pemerintah ini salah, karena menyengsarakan rakyat. Cara mencegahnya, dengan menentangnya. Bahwa akibat penentangan itu pemerintahan jatuh atau tidak, itu bukan urusan kami,” tuturnya.

Rizal Ramli ikut berdemo bersama mahasiswa menentang kenaikan harga BBM. Langkah ini seperti hendak menyindir sinyalemen Kepala BIN sebelumnya bahwa demo mahasiswa ditunggangi mantan menteri. Gerakan mahasiswa memang kerap dipolemikkan independensinya. Itu isyarat masih strategisnya gerakan ini sebagai kelompok penekan.

Bagi Hariman Siregar, aktivis mahasiswa tahun 1970-an, gerakan mahasiswa memiliki spontanitas sendiri. Mereka punya beban sejarah untuk menerobos kemacetan politik. “Indonesia pada saat ini gelap, mahasiswa dan pemudalah yang meneranginya,” kata Hariman. Ia sendiri mencanangkan gerakan cabut mandat SBY sejak awal 2007.

Tampilnya mahasiwa sebagai penyambung aspirasi rakyat itu, menurut Hariman, menunjukkan gagalnya fungsi parpol. Sebab artikulasi dan akomodasi politik adalah tugas partai. “Partai tidak melakukan semua itu. Mereka sibuk mencari uang, mengurus nomor urut caleg, pilkada, dan jual-beli ini-itu,” katanya. “Karena itu, tak ada gunanya tudingan gerakan mahasiswa ditunggangi.”

Tudingan itu menandakan kepanikan setiap pemerintahan atas tekanan mahasiswa. Pemerintahan Megawati dan Gus Dur dulu, ketika digoyang mahasiswa di akhir periode pemerintahannya, juga menudingkan isu penunggangan. Dalam konteks persaingan elite politik, aksi mahasiswa memang cenderung merugikan incumbent dan membuka peluang keuntungan bagi oposisi.

Apa efek manuver para elite tadi bagi popularitas mereka di mata publik? Survei nasional Lembaga Riset Indonesia (LRI) dan Lembaga Survei Nasional (LSN), pertengahan Mei lalu, menunjukkan beberapa catatan menarik. Bahwa gebrakan iklan model Soetrisno Bachir dan Prabowo Subianto berdampak berarti mendongkrak popularitas. Meski, populer tak selalu berarti dipilih.

Versi LSN, Prabowo, lewat iklannya sebagai pemimpin organisasi petani, tidak hanya membuatnya dikenal luas, melainkan juga tingkat keterpilihannya masuk tiga besar pemimpin alternatif, di bawah Sultan dan Hidayat. Sedangkan Soetrisno baru populer, tingkat keterpilihannya masih rendah.

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB non-Gus Dur, juga meraup kenaikan popularitas. Bukan karena iklan, melainkan lantaran kerap diberitakan berkonflik dengan Gus Dur. Popularitas Muhaimin (59%) masih di atas Soetrisno Bachir (54%). “Rupanya, konflik dan iklan sama-sama membuat seseorang jadi populer di mata masyarakat,” ujar Johan Silalahi, Direktur LRI.

Direktur LSN, Umar S. Bakry, memberikan catatan lain. Bahwa figur yang bermanuver dengan menyerang langsung presiden incumbent, seperti Wiranto yang menohok SBY, mengalami penurunan popularitas. Sedangkan yang tidak berkonfrontasi, seperti Sri Sultan, Hidayat Nurwahid, dan Prabowo Subianto, mengalami kenaikan. Umar membandingkan hasil survei pada Mei 2008 dan Januari 2008 (lihat tabel).

Umar mewanti-wanti aktor politik yang memanfaatkan isu kenaikan harga BBM dengan cara konfrontasi. “Itu tidak efektif,” katanya. “Isu BBM itu tidak usah dipolitisasi untuk menurunkan popularitas SBY. Popularitas SBY sudah turun dengan sendirinya.” Umar mengingatkan gaya Wiranto. “Dia mengkritik SBY, tapi popularitasnya ikut turun. Yang tidak masuk isu BBM, seperti Sultan, Hidayat, dan Prabowo, malah naik,” katanya.

Menurut Umar, hal itu terjadi karena tingkat kepercayaan masyarakat pada politisi sangat rendah. “Biar rakyat menilai sendiri. Nggak perlu dipacu dengan dikritik atau diserang,” kata Umar. “Siapa pun yang mencoba memanfaatkan isu BBM untuk mencari simpati publik akan menuai akibatnya sendiri,” katanya.

Ketua PDIP, Tjahjo Kumolo, sependapat bahwa masyarakat tidak bisa hanya disodori kritik menyerang, melainkan juga harus diberi solusi. Karena itu, Tjahjo yakin, kritik yang disampaikan partainya tetap akan diterima masyarakat. “Meski mengkritik BLT, kami juga kasih solusi, misalnya BLT untuk padat karya,” kata Thahjo kepada Bernadetta Febriana dari Gatra.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, tidak khawatir polemik BBM itu akan menamatkan karier SBY. “Reaksi ini tak akan lama. Kami sudah menghitung dan berpengalaman tahun 2005. Semua kritik itu lebih sebagai politisasi karena semua paham, kenaikan harga BBM ini tak bisa dihindarkan,” ujarnya.

Demokrat menyikapi itu tidak dengan langkah politisasi tandingan. “Kami meresponsnya dengan memberi penjelasan kebijakan itu secara rasional dan sabar,” katanya. Tentang rendahnya popularitas SBY, Mubarok mengandaikan situasi itu seperti mengarungi ombak. “Adakalanya turun, dan pada saat menjelang pemilu nanti, saya yakin akan naik,” tuturnya.

Optimisme itu bukan karena manuver politik partainya yang efektif, tapi karena percaya pada kekuatan pesona moral pribadi SBY. “Beliau akhlaknya bersih. Kebijakan itu dilakukan dengan iktikad baik. Pada saatnya, rakyat akan mengerti,” katanya. Mubarok sadar, partainya tidak punya kekuatan kursi parlemen dan dana yang memadai untuk bermanuver.

“Walaupun partai berkuasa, kami tidak diberi akses pada sumber dana. Karena itu, kami percaya pada efek moral pribadi Pak SBY,” kata politisi yang juga ahli tasawuf itu. “Saya yakin, kalau Pak SBY terpilih lagi, gaya kepemimpinannya akan berubah. Kompromi politik tidak terlalu lagi dipertimbangkan.” Sebab, pada saat itu, SBY tak lagi memikirkan mau jadi presiden periode berikutnya.

Asrori S. Karni, Syamsul Hidayat, Basfin Siregar, dan Anthony Djafar
[Nasional, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008]

 

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: