jump to navigation

CAPRES Faktor Kemampuan Jauh Lebih Urgen Agustus 2, 2008

Posted by dani chan in Uncategorized.
trackback

Siti Zuhro, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Sabtu, 2 Agustus 2008

JAKARTA (Suara Karya): Seorang pemimpin nasional harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu kapasitas, keterpercayaan, dan daya tarik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus mampu memenuhi aspirasi daerah secara menyeluruh. Karena itu, faktor usia bukan substansi bagi kandidat presiden atau wakil presiden ideal.

Demikian rangkuman pendapat yang dikemukakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif, dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

 

“Memilih pemimpin bukan dilihat dari usia tua atau muda. Jadi, intinya pemimpin itu harus punya kemampuan, dipercaya oleh rakyat, dan memiliki daya tarik. Bukan hanya daya tarik fisik, tapi juga wawasan. Selain itu, dia juga harus mampu meningkatkan dan memenuhi aspirasi daerah secara menyeluruh,” kata Yudi yang juga dosen di Universitas Paramadina ini.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPD Laode Ida mengusulkan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

 

“Saya kira mewakili aspirasi daerah, Pak Ginandjar dan Pak Irman layak menjadi capres atau cawapres. Terserah mau digandengkan dengan Megawati, SBY, atau Wiranto,” katanya, di Jakarta, Jumat (1/8).

 

Menurut Laode, dengan munculnya capres alternatif dari perwakilan daerah maka akan membuat figur kepemimpinan nasional lebih bervariasi dan dapat mengatasi persoalan-persoalan di daerah. “Sekaligus juga bisa mengurangi kekecewaan daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh pusat,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalau capres yang ada hanya figur tertentu, maka rakyat di daerah merasa aspirasi mereka menyangkut figur capres tidak diperhatikan.

Di tempat yang sama, peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan, perlu adanya seorang calon pemimpin yang mempunyai perspektif daerah. Alasannya, saat ini banyak daerah yang merasa tidak puas terhadap pemerintah pusat karena merasa pusat tidak konsisten dalam melakukan kebijakannya.

 

“Pemimpin yang bervisi daerah ini sangat penting. Kalau tidak, Indonesia bisa terancam dengan hancurnya NKRI. Karena daerah akan meakukan perlawanan,” ujarnya.

 

Senada dengan Siti, Yudi Latif menyebutkan, dari banyak syarat yang harus dipenuhi capres, kualitas kebijakan juga merupakan kunci utama kesuksesan seorang pemimpin. “Quality adjusment harus diperhatikan, jadi bukan soal tua atau muda,” ucapnya.

 

Yudi mengatakan, setelah sepuluh tahun reformasi, sistem pemerintahan mengalami perubahan signifikan, dari otoriter menjadi tidak berotoritas. Sehingga, pemimpin yang kuat dan berotoritas sangat diperlukan di Indonesia dan sosok pemimpin baru yang berorientasi masyarakat akan berpeluang besar memenangi Pemilihan Presiden (Pilprers) 2009.

 

Menurut dia, kunci kesuksesan sebuah proses demokrasi tidak terlepas dari kemampuan atau kapasitas pemimpin memberikan solusi terbaik. Namun, tutur dia, saat ini belum ada pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut. Maka diharapkan pada Pemilu 2009, masyarakat bisa memilih pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut, dan sekaligus konsisten menyalurkan aspirasi rakyat.

 

“Kuncinya, semua terletak pada pemimpin. Pemerintahan yang kuat sangat diperlukan bangsa ini. Karena, kini saya rasa pemerintahan semakin tidak berotoritas walau tidak otoriter lagi,” ujar Yudi.

 

Dia mengatakan, tingkat kejenuhan dan kekecewaan rakyat pada pemerintahan yang sedang berjalan saat ini sudah berada pada ambang batas terendah. Karena itu, pada Pemilu 2009 yang diharapkan muncul adalah figur pemimpin yang bisa memenuhi kepentingan bangsa dan negara. “Kita butuh pemimpin baru yang kuat di saat krisis,” ujarnya.

 

Lebih penting lagi, kata Yudi, pemimpin baru harus bisa mengakomodasi aspirasi daerah karena basis terkuat sebuah bangsa terletak di daerah dan bukan pusat. “Memilih pemimpin yang muda kalau tidak mampu menerjemahkan keinginan rakyat untuk apa,” katanya.

 

Kewenangan DPD

 

Dalam kesempatan tersebut Yudi mengatakan, perlu ada kewenangan mengusulkan capres tidak hanya oleh parpol ataupun gabungan parpol, tetapi juga DPD. “Untuk negeri seluas Indonesia, maka tidak bisa hanya mengandalkan parpol semata. DPD bisa membuat konvensi untuk menampung capres-capres dari DPD itu. Tapi memang wacana ini perlu mengubah konstitusi,” kata Yudi.

Yudi menggambarkan bahwa sistem demokrasi seperti diterapkan Amerika Serikat (AS) masih membuka peluang untuk munculnya calon independen. Hal itu disebabkan konstitusi AS membuka emergency exit yakni calon independen, meski ada pengajuan parpol. “Di AS, basis kepemimpinan ada pada tingkat gubernur maupun senator. Namun, tetap ada peluang untuk independen karena ada jejaring konvensi. Hal itu juga yang bisa dilakukan DPD mendatang,” kata Yudi.

 

Dia menyebutkan, selama ini ada kelemahan yang muncul dari pemimpin-pemimpin yang lahir dari parpol. Mereka umumnya tidak mengakar di masyarakat. Akibatnya, proses politik tercerabut dari rekrutmen kepemimpinan. “Kelemahan parpol untuk melahirkan pemimpian yang berkualitas itu pula yang menyebabkan munculnya lompatan-lompatan tokoh yang mengandalkan media massa karena ingin cepat terkenal,” kata Yudi. (Kartoyo DS/Rully)

 

www.suarakarya-online.com   02-08-2008

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: