jump to navigation

Krisis dalam Krisis Agustus 2, 2008

Posted by dani chan in Uncategorized.
trackback


Sebagai awam yang berusaha memahami dan berempati pada (dunia) politik, pertahanan adab kesopanan saya sungguh menjelang runtuh. Terutama mengikuti berbagai perkembangan mutakhir aktivitas para politisi di negeri ini. Bukan saja berbagai skandal (keuangan, seks, kekuasaan, hingga premanisme) yang terjadi di kalangan elite politik –di pelbagai lembaga– melainkan juga manuver-manuver menggelikan yang memperlihatkan bagaimana nafsu rendah kekuasaan membuat mereka seperti tak habis-habisnya mencoreng wajah peradaban mereka sendiri.

Satu yang paling menonjol adalah selingkuh para politisi di parlemen dengan mereka yang berada di organisasi induknya, partai politik (parpol). Dengan kewenangan yang diberikan konstitusi, dengan retorika klasik bergaya Abad Pertengahan, dengan pelintiran dan kelicinan memainkan jerat normatif, mereka mengeluarkan keputusan-keputusan yang semata hanya melanggengkan status quo: permanensi kekuasaan yang mereka kantongi pada saat ini.

Hal itu bukan saja terjadi melalui sebuah keputusan yang sungguh “aneh”, bahkan konyol: meloloskan sembilan partai yang tidak memenuhi electoral threshold menjadi peserta Pemilu 2009 tanpa menjalani proses verifikasi sewajarnya. Akal-akalan yang substansinya bertentangan dengan konstitusi ini dengan lihai dimainkan sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjebak memutuskan hal yang sama, hanya beberapa hari sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya. Dan karena fait accompli, MK pun tak berdaya.

Hal yang lebih menggelikan –karena begitu benderang nafsu itu– pada saat mereka kembali memutuskan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun dapat diisi oleh anggota parpol. Kali ini MK sungguh tak berdaya dan menyetujuinya, tanpa mempertimbangkan dasar ideal terbentuknya lembaga semacam senatoriat itu. Kedua hal di atas, sekali lagi, hanya meneguhkan kepentingan dan dominasi parpol –khususnya elite politik yang berada di dalamnya– yang kian luas dalam penguasaan posisi-posisi penting lembaga-lembaga kenegaraan kita.

Manuver semacam ini sungguh tidak menguntungkan publik yang sudah kenyang dengan rasa kecewa pada perilaku elite, yang notabene menikmati fasilitas-fasilitas berlebih dari lelehan keringat bahkan darah publik. Kenyataan terkuaknya berbagai macam skandal –yang tentu saja, sebagaimana amatan banyak pihak, baru merupakan pucuk gunung es itu– merupakan tanda betapa parlemen tidak lagi merepresentasi kepentingan dan nurani rakyat, sebagaimana teori merumuskannya.

Semua itu memunculkan kesadaran: di atas berbagai krisis yang mengisi hampir tiap hari headlines media massa kita, terdapat krisis lain yang sesungguhnya menyentuh inti atau substansi sistem politik atau kenegaraan yang kita yakini dan terapkan pada saat ini: demokrasi. Ketika para wakil rakyat, secara metodik, sistemik, hingga praktis, tidak lagi merepresentasi mereka yang sudah menganugerahi para wakil itu dengan semua kemewahan duniawi, sebenarnya demokrasi sudah tak berjalan. Sudah mati.

Ia mati tidak hanya dalam kata-kata, teori, atau lembaran buku. Mati dalam kertas-kertas legislasi, hukum, aturan main, fatsun, hingga moralitas yang mendasari ide-ide itu. Ia pun mati dalam slogan-slogan mewah tentang kemajuan kita sebagai bangsa dan negara –yang dengan begitu angkuh dan percaya dirinya didistribusikan ke seluruh dunia oleh mereka yang merasa menjadi pahlawan di baliknya.

Dan betapa cakap dan cantiknya, ketika realitas involutif ini diberi lipstik merah jambu oleh berita-berita “kesuksesan” ekonomi dan politik kita, yang sesungguhnya –ini bisa diperdebatkan di tempat lain– semua: ilusi. Ilusi tidaklah terlalu membahayakan publik karena mereka tertipu dan menyangka “kemajuan” telah kita hasilkan dari perkembangan mutakhir negeri ini, ketimbang bahaya besar karena kian rapuhnya fondasi dasar kenegaraan kita lantaran involusi politik dari para elite di atas.

Kini semua itu akan mati hanya untuk hidup segelintir pemilik kekuasan (politik dan ekonomi). Sebuah gejala yang sebenarnya juga bersifat global. Bahkan di negeri seadidaya Amerika Serikat sekalipun. Ketika, misalnya, disparitas ekonomi antara segelintir kecil orang kaya dan mayoritas orang tak kaya di negeri penuh ambisi itu justru membesar di saat retorika kemanusiaan mereka meninggi.

Inilah sebenarnya alasan dasar, misalnya, kenapa kita harus “berjuang”. Tanda petik itu sekadar untuk menghindar dari pengertian-pengertian romantik: perjuangan mesti melawan satu musuh yang sifatnya material dan bertubuh. Tidak. Perjuangan manusia pada saat ini adalah perjuangan melawan (sebagian) dari dirinya sendiri, yang sangat kecil jumlahnya, yang tidak peduli keselamatan siapa pun, kecuali dirinya sendiri.

Bahkan keselamatan kapal kecil yang kian koyak ini: bumi. Segelintir orang itu mungkin sudah menyiapkan perahu Nuh-nya sendiri. Siapa yang memilki tongkat Musa yang membelah laut, menenggelamkan perahu Nuh itu, dan menyelamatkan orang banyak ke seberang: ke tanah yang (lebih) menjanjikan? Maaf, jangan lari ke Messias, karena orang itu pun sedang termangu, kehabisan akal.

Radhar Panca Dahana
Pekerja seni dan pemerhati budaya
[Perspektif, Gatra Nomor 36 Beredar Kamis, 17 Juli 2008]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: